BALANFAN, SANGGAMFM – Bagian Organisasi Setda Balangan, Senin (22/2) menggelar Focus Group Discussion (FGD) berkenaan dengan implementasi kebijakan lokal daerah terhadap upaya percepatan reformasi area perubahan penguatan akuntabilitas, yang berlangsung di Mahligai Mayang Maurai.
Dalam kesempatan yang dihadiri seluruh kepala SKPD lingkup Pemkab Balangan tersebut, turut berhadir Bupati Balangan terpilih periode 2021-2024, Abdul Hadi, sebagai salah satu nara sumber.
FGD ini sendiri fokus pada mencari solusi dan jawaban yang selama ini dirasa kurang maksimal dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga mendukung keberlanjutan dari visi misi kepala daerah terpilih.
Ada empat visi misi yang dibedah, yakni terkait cara meningkatkan dan memperkuat infrastruktur di pedesaan dan di perkotaan, meningkatkan perekonomian masyarakat kita melalui pertanian perkebunan dan pariwisata, meningkatkan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Balangan, dan menekankan kepada bagaimana mewujudkan masyarakat Balangan ini yang sosial berbudaya dan beragama.
Plh Bupati Balangan, Akhriani menuturkan, visi misi yang dibedah sesuai dengan apa yang disampaikan kepala daerah terpilih pada saat Pilkada kemarin, dan ini akan menjadi rohnya RPJMD Balangan yang akan dijabarkan dalam bentuk RKPD, dan dijabarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan.
“Sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu undang-undang nomor 25 tahun 2014, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Bahkan yang terakhir adalah menyangkut dengan Perpres nomor 20 tahun 2020 yang berkenaan dengan perencanaan penyusunan RPJMD,” terang Akhriani.
Untuk menciptakan pemerintahan yang harmonis dan akuntabilitas, kata dia, artinya banyak sekali dimensi-dimensinya termasuk dalam lingkungan birokrasi nanti akan dikupas secara mendalam oleh tim ahli sebagai narasumber dari Bappeda provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Balangan terpilih, Abdul Hadi, menyampaikan bahwa salah satu tolak ukur pembangunan itu adalah bisa dinikmati, bisa dirasakan, berhasil guna bagi masyarakat, berdaya guna bagi masyarakat, dan pada gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penghematan yang kita lakukan bisa kita alihkan kepada belanja pembangunan. Jadi ke depan kita akan membiayai belanja pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas sesuai kajian,” tandasnya. (AN/RSB)